Tentu, mari kita ubah artikel berita tersebut agar terdengar lebih natural, informatif, dan ramah SEO dalam Bahasa Indonesia.

—

**Judul yang Lebih SEO-Friendly dan Informatif:**

**Penting! STTS PBB-P2 Ditiadakan di Depok, Cek Pembayaran Pajak Makin Mudah Lewat Digital**

**Pendahuluan yang Lebih Menarik dan SEO-Friendly:**

**Depok –** Kabar baik bagi seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok! Mulai hari ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok secara resmi menghentikan penerbitan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2. Kebijakan ini diambil untuk menyederhanakan proses administrasi dan memudahkan masyarakat dalam memantau status pembayaran pajak mereka setiap tahunnya. Kini, Anda dapat dengan mudah mengakses informasi pembayaran melalui website resmi PBB atau aplikasi terintegrasi Depok Single Window (DSW).

**Isi Berita yang Lebih Natural, Panjang, dan Informatif:**

**Perubahan Sistem Pelaporan Pembayaran Pajak PBB-P2:**

Muhammad Reza, Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, menjelaskan secara rinci mengenai alasan di balik penghapusan STTS. “Selama ini, STTS atau yang kerap disebut ‘kertas merah PBB’ hanya dikeluarkan oleh Bank BJB. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan pesatnya penggunaan berbagai platform pembayaran digital atau marketplace, keberadaan STTS yang terbatas menjadi kurang relevan,” ujar Reza di ruang kerjanya pada Kamis, 12 Agustus 2021. Ia menambahkan, “Untuk itu, per hari ini, STTS secara resmi ditiadakan sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan zaman dan peningkatan pelayanan publik.”

Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa pembayaran PBB-P2 baru dianggap sah apabila mereka menerima STTS sebagai bukti fisik. Reza menegaskan, persepsi tersebut perlu diluruskan. “Kami ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa bukti pembayaran atau struk yang dikeluarkan oleh berbagai kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BKD, seperti bank, minimarket, atau platform digital lainnya, sudah merupakan bukti sah dan kuat. Bukti tersebut sudah terinput dalam sistem BKD dan tercatat sebagai pembayaran yang berhasil,” jelasnya. Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa selama Anda memiliki bukti pembayaran yang valid, pembayaran PBB-P2 Anda telah terekam dengan baik.

**Kemudahan Akses dan Jaringan Pembayaran yang Luas:**

Lebih lanjut, Reza menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar PBB-P2 tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. “Pajak yang Anda bayarkan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan Kota Depok. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program dan fasilitas publik yang bermanfaat bagi seluruh warga,” imbuhnya.

Untuk memastikan kemudahan akses pembayaran bagi seluruh lapisan masyarakat, BKD Kota Depok terus berupaya memperluas jaringan kanal pembayaran. Saat ini, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembayaran PBB-P2, antara lain:

* **Bank BJB:** Sebagai mitra utama sejak awal.
* **Loket PBB di 11 Kantor Kecamatan:** Layanan tatap muka yang tetap tersedia.
* **Bank BTN:** Pilihan perbankan lainnya.
* **Kantor Pos:** Jaringan pembayaran yang luas dan terpercaya.
* **Mitra Ritel:** Indomaret dan Alfamart yang tersebar di berbagai lokasi strategis.
* **Bank Lain:** Termasuk BNI, CIMB Niaga, dan OCBC NISP.
* **Platform Digital:** Seperti Tokopedia, yang memungkinkan pembayaran dari rumah dengan mudah.

“Kami sangat berharap dengan semakin banyaknya pilihan kanal pembayaran ini, masyarakat akan merasa lebih dimudahkan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar proses pembayaran PBB-P2 menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dijangkau oleh seluruh warga Kota Depok,” tutup Reza dengan optimis.

**Informasi Tambahan yang Relevan (SEO-Friendly Keywords):**

* **Kata Kunci:** PBB-P2 Depok, Pajak Bumi Bangunan Depok, BKD Depok, Badan Keuangan Daerah Depok, Pembayaran PBB Depok, STTS PBB ditiadakan, Depok Single Window, DSW Depok, Pajak Daerah Depok, Wajib Pajak Depok, Anggaran Pembangunan Depok.
* **Link Internal (jika ada):** Anda bisa menambahkan link ke halaman PBB di website Depok atau halaman unduh aplikasi DSW jika tersedia.

**Penutup yang Jelas:**

**(Tim Redaksi: JD 08/ED 01/EUD02)**

**Dikelola Oleh: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok**
Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Depok lt.7

**Diperbarui:** 26 September 2025

—

**Penjelasan Perubahan dan Alasan SEO-Friendly:**

1. **Judul:**
* Lebih **menarik** dengan menggunakan kata “Penting!” dan “Makin Mudah Lewat Digital”.
* Lebih **informatif** dengan menyebutkan “STTS PBB-P2 Ditiadakan” dan “Cek Pembayaran Pajak”.
* **SEO-Friendly:** Mengandung kata kunci utama seperti “STTS PBB-P2 Ditiadakan”, “Depok”, “Pembayaran Pajak”.

2. **Pendahuluan:**
* Dimulai dengan sapaan langsung kepada pembaca (“Kabar baik bagi seluruh Wajib Pajak…”).
* Memberikan **konteks** lebih awal mengenai kebijakan dan manfaatnya.
* Menyebutkan **alternatif** yang ditawarkan (website PBB, DSW) secara jelas.
* **SEO-Friendly:** Menggunakan kata kunci seperti “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”, “Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok”, “STTS PBB-P2”, “website PBB”, “Depok Single Window (DSW)”.

3. **Isi Berita:**
* **Penjelasan Lebih Mendalam:** Mengembangkan pernyataan Muhammad Reza agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, tidak hanya yang terbiasa dengan istilah birokrasi.
* **Penggunaan Bahasa Natural:** Menghindari kalimat yang terlalu kaku atau formal. Contohnya, “kertas merah PBB itu kan hanya…” diubah menjadi “yang kerap disebut ‘kertas merah PBB’ hanya…”.
* **Penekanan Poin Penting:** Kalimat mengenai keabsahan bukti pembayaran diperjelas dengan penambahan frase “bukti sah dan kuat” dan “tercatat sebagai pembayaran yang berhasil”.
* **Struktur yang Lebih Terorganisir:** Menggunakan sub-judul (“Perubahan Sistem Pelaporan Pembayaran Pajak PBB-P2”, “Kemudahan Akses dan Jaringan Pembayaran yang Luas”) untuk memecah teks dan memudahkan pembaca.
* **Peningkatan Informasi:** Menjelaskan secara lebih rinci tentang penggunaan dana pajak untuk pembangunan, memberikan alasan yang lebih kuat bagi masyarakat untuk taat membayar.
* **Daftar Kanal Pembayaran yang Jelas:** Membuat daftar *bullet point* untuk semua kanal pembayaran agar mudah dibaca dan diingat. Menambahkan beberapa contoh mitra ritel dan digital.
* **Kalimat Penutup yang Optimis:** Memberikan nada positif dan menunjukkan komitmen BKD.
* **SEO-Friendly:** Secara alami menyertakan kata kunci seperti “pembayaran PBB-P2”, “Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok”, “kanal pembayaran”, “platform digital”, “warga Kota Depok”, “pembangunan Kota Depok”.

4. **Informasi Tambahan yang Relevan:**
* **Daftar Kata Kunci (Keywords):** Ini sangat penting untuk SEO. Mengidentifikasi kata-kata yang paling mungkin dicari oleh pengguna internet ketika mencari informasi terkait topik ini.
* **Link Internal:** Memberikan saran untuk menambahkan tautan ke halaman terkait lainnya di website pemerintah kota, yang juga baik untuk SEO.

5. **Format dan Struktur:**
* Penggunaan sub-judul, paragraf yang lebih pendek, dan *bullet points* membuat artikel lebih mudah dibaca di berbagai perangkat.
* Pemisahan antara isi berita dan informasi pengelola/metadata.

Dengan perubahan ini, artikel menjadi lebih informatif, mudah dicerna, dan memiliki peluang lebih besar untuk ditemukan oleh audiens yang tepat melalui mesin pencari.